SUARA GEMILANG NUSANTARA

Jambi, 25 Mei 2025 – Masjid Islamic Center Tsamaratul Insan, ikon baru keagamaan Provinsi Jambi yang baru saja diresmikan, kini menjadi sorotan publik setelah video kebocoran parah di dalam masjid viral di media sosial. Dalam video tersebut, genangan air terlihat memenuhi lantai masjid, dengan tetesan air hujan langsung jatuh dari plafon — bukan dari area pintu masuk seperti yang sebelumnya diklaim oleh pihak pemerintah.

Kebocoran ini terjadi dua hari lalu. Namun investigasi independen oleh tim Elang Nusantara pada Sabtu dini hari (25/5/2025, pukul 00.30 WIB) menunjukkan kebocoran masih aktif, memperkuat dugaan adanya cacat konstruksi serius pada bagian atap bangunan.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muzakir, menyatakan bahwa air berasal dari teras yang tergenang akibat saluran air tersumbat. “Air berasal dari teras yang tergenang akibat pipa saluran mampet,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa proyek masih dalam masa pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab kontraktor.

Namun, pernyataan tersebut langsung terpatahkan oleh bukti di lapangan. Video dan hasil investigasi menunjukkan dengan jelas bahwa air menetes langsung dari plafon — indikasi kuat adanya kebocoran struktural pada atap, bukan semata akibat saluran tersumbat. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas pembangunan yang seharusnya bebas dari cacat pada bangunan baru sekelas Islamic Center.

Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi, menanggapi tegas temuan tersebut. Ia menyatakan bahwa DPRD akan memanggil Dinas PUPR untuk memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban atas proyek bernilai miliaran rupiah ini.
“Ini adalah aset negara yang dibangun dari dana APBD. Jika baru sebentar sudah bocor, ini sinyal buruk dalam pelaksanaan proyek. Kami akan panggil pihak terkait untuk dimintai penjelasan,” tegasnya.

Masjid yang dibangun dengan harapan menjadi pusat kegiatan keislaman dan simbol kebanggaan masyarakat Jambi ini kini justru menimbulkan kekecewaan. Masyarakat meminta agar kasus ini tidak ditutup dengan dalih teknis semata.

Desakan publik kini mengarah pada pentingnya investigasi menyeluruh, transparansi proses pengadaan, dan pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat — baik kontraktor maupun instansi pemerintah terkait.

( TIM JBI )