SUARA GEMILANG NUSANTARA 

Jakarta, 20 Oktober 2025 — Lembaga Survei Opini Publik INISIATOR memberikan sejumlah penilaian atas satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia di tangan Presiden Prabowo mengalami banyak perubahan penting baik di bidang hukum, pendidikan, maupun ekonomi.

Direktur Eksekutif INISIATOR, Yakub F. Ismail, menyampaikan bahwa satu tahun bukanlah waktu yang ideal untuk mengukur seberapa bagus kinerja pemerintahan, Namun, beberapa pencapaian penting bisa dijadikan tolok ukur penilaian.

Yakub menilai, dalam satu tahun pemerintahan Prabowo ini apa yang paling berkesan di mata publik adalah gaya kepemimpinan yang tegas, lugas, cekatan dalam pengambilan keputusan, dan fokus pada hasil konkret. Ia mengapresiasi sederet keputusan Prabowo terutama berkaitan dengan kebijakan strategis nasional yang menunjukkan adanya konsistensi menggapai visi besar Indonesia Emas 2045.

“Selama satu tahun ini, kita bisa saksikan komitmen Presiden Prabowo membawa energi baru dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatannya begitu tegas dan proporsional. Selalu mengedepankan aspek kesejahteraan rakyat. Komitmen memperkuat fondasi negara tercermin dalam setiap kebijakan-kebijakan strategis yang beliau ambil baik di bidang politik, hukum, maupun pendidikan,” kata Yakub.

Khusus dalam bidang ekonomi, INISIATOR mencatat dalam satu tahun terakhir ini pemerintahan Prabowo mampu mengatasi beragam dinamika baik dalam negeri maupun global dengan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional tetap berjalan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka sekitar 5 persen, tentu masih jauh dari target 8 persen sebagaimana dijanjikan Prabowo di awal kepemimpinannya.

INISIATOR juga mengamati kebijakan diversifikasi ekonomi yang terus digencarkan pemerintah melalui penguatan sektor pangan, hilirisasi sumber daya alam, dan peningkatan kemandirian industri nasional pelan-pelan mulai terasa dampaknya. Ini dapat dilihat dari realisasi investasi sepanjang Januari-September 2025 yang mencapai Rp1.434 triliun. Angka ini meningkat 13,7 persen jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan menghasilkan 1,9 juta lapangan pekerjaan.

Sementara itu, dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah mendorong kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5 persen, merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dampak positif kepada para pekerja sektor informal, termasuk 4 juta pengemudi ojek daring yang kini untuk pertama kalinya menerima bonus Hari Raya.

Untuk program kedaulatan pangan nasional, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dan cadangan beras. “Hasilnya, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi, yaitu 4,2–4,4 juta ton. Termasuk dalam hal ini, kebijakan swasembada jagung di mana Indonesia mencatat surplus produksi jagung dan berhasil mengekspor jagung untuk pertama kalinya ke Malaysia pada pertengahan tahun 2025,” kata Yakub.

Untuk sektor pendidikan, pemerintah Prabowo juga terus berkomitmen mendorong arah baru pembentukan generasi emas 2045. Realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan secara masif di seluruh Indonesia, dengan target menjangkau 82 juta penerima secara bertahap adalah salah satu dampak nyata dari komitmen pemerintahan mewujudkan visi jangka panjang pendidikan Indonesia.

Presiden Prabowo juga berhasil membawa semangat inovasi dengan dalam dunia pendidikan dengan tetap menekankan pada pendidikan karakter, penguatan teknologi digital di sekolah, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Program digitalisasi pembelajaran yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah arahan langsung Presiden dinilai sebagai salah satu terobosan penting dalam meningkatkan level pendidikan Tanah Air melalui adaptasi teknologi terkini.

“Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan adalah salah satu inovasi penting yang telah membuka akses lebih luas bagi pelajar, khususnya di daerah tertinggal. Langkah ini merupakan bentuk nyata pemerataan pendidikan untuk terus menaikkan level pendidikan kita secara merata di berbagai daerah dan mampu bersaing di tingkat global,” terang Yakub.

Di bidang hukum, pemerintah di bawah nakhoda Prabowo juga sangat tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Kolaborasi yang baik antara Presiden dengan sejumlah institusi penegak hukum, khususnya dengan Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjukkan banyak pencapaian positif yang telah diraih.

Ini bisa dilihat dari pencapaian satu tahun terakhir, di mana Kejagung berhasil mengembalikan triliunan rupiah kerugian negara dari berbagai praktik korupsi mulai dari sektor energi hingga keuangan. Yakub memandang, sederet prestasi yang telah diraih ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sekaligus membuktikan bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar serius dalam menegakkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Meski begitu, Yakub berharap agar keberhasilan pemberantasan korupsi ini menjadi titik awal untuk lebih memaksimalkan lagi peran Kejagung melalui penguatan regulasi kelembagaan, terutama bagi Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung. “RUU Perampasan Aset harus menjadi pintu masuk untuk memperkuat regulasi BPA. Regulasi ini akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran Kejagung dalam upaya pemulihan dan pengembalian kerugian negara akibat tindak kejahatan ekonomi dan praktik korupsi. INISIATOR akan terus mendukung penuh langkah ini sebagai bagian dari reformasi hukum yang berkeadilan,” tandas Yakub.

Tidak berhenti di situ, INISIATOR juga mencatat kejelian pemerintah dalam merespons beragam isu yang bermunculan di berbagai daerah. Hal itu terlihat dari langkah penguatan fiskal daerah, ketahanan pangan, hingga pemerataan pembangunan. Pemerintah dinilai peka dan ware terhadap berbagai isu sosial di daerah, seperti masalah kemiskinan ekstrem, peningkatan layanan kesehatan, hingga penurunan angka pengangguran.

Berkat gaya kepemimpinan Prabowo yang sensitive terhadap persoalan daerah, pemerintah menunjukkan adanya reaksi cepat terhadap berbagai persoalan yang timbul belakangan ini, mulai dari kasus ketimpangan harga bahan pokok, bencana alam, isu pendidikan dan lain sebagainya.

Menutup pernyataannya, Yakub menegaskan bahwa INISIATOR akan terus berperan aktif dalam penguatan demokrasi, mengawal kebijakan publik yang berkeadilan, serta mendorong partisipasi publik untuk peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

(Red)