SUARA GEMILANG NUSANTARA

Sarolangun – Suasana Rapat Paripurna Tingkat I Tahap II DPRD Sarolangun mendadak memanas, Rabu (26/11/2025). Agenda penting penyampaian Pandangan Umum Fraksi–Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2026 harusnya berjalan penuh konsentrasi. Namun jalannya rapat justru diwarnai kekecewaan mendalam dari para legislator setelah diketahui sejumlah OPD tidak hadir.

Ketidakhadiran itu dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam membahas anggaran daerah — dokumen yang menentukan arah pembangunan Sarolangun satu tahun ke depan.

Juru bicara Fraksi Demokrat Nasdem, Akmal, berdiri tegas menyampaikan kritik di hadapan Wakil Bupati Sarolangun Gerri Satwika yang hadir mewakili Bupati. Ia menilai agenda pembahasan APBD seharusnya menjadi prioritas semua pihak, terutama OPD sebagai unsur pelaksana program pembangunan.

“Ini masalah besar. Ini APBD Sarolangun Tahun 2026. Kalau kami DPRD tidak hadir, rapat paripurna tidak bisa berjalan. Begitu juga seharusnya OPD — jangan datang seenaknya. Ini menyangkut kepentingan rakyat,” tegas Akmal, disambut gemuruh dukungan peserta rapat.

Nada serupa juga datang dari Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Erik. Menurutnya, ketidakhadiran OPD bukan kejadian pertama dalam forum penentuan anggaran.

“Kita butuh komitmen, bukan alasan. Dengan efisiensi yang dijalankan pemerintah saat ini, seharusnya OPD terpacu menggali dan meningkatkan PAD, bukan justru mengendurkan kinerja,” kritik Erik.

Ia bahkan mengingatkan bahwa paripurna adalah forum tertinggi dalam sistem pemerintahan daerah, sehingga tidak ada ruang untuk meremehkannya.

“Sudah berkali-kali diingatkan. Datanglah ke paripurna. Ini bukan soal formalitas — ini tentang masa depan Sarolangun,” tutupnya dengan nada keras.

Meski rapat berjalan dan fraksi-fraksi tetap menyampaikan pandangan umum, catatan kritis terhadap kedisiplinan OPD dipastikan akan menjadi bahan evaluasi lanjutan DPRD pada proses pembahasan berikutnya.

Rapat kemudian diteruskan dengan agenda penyampaian pandangan fraksi lain, sebelum masuk pada tahapan jawaban eksekutif dan pembahasan lebih teknis mengenai postur APBD 2026.

(4091)