SUARA GEMILANG NUSANTARA

Sarolangun – Hubungan antara insan pers dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun kini menjadi sorotan tajam publik. Polemik mencuat setelah seorang jurnalis lokal mengaku kecewa berat lantaran upaya penagihan biaya publikasi berita kegiatan BAZNAS ditolak mentah-mentah oleh pihak pimpinan lembaga tersebut.

Ironisnya, penolakan itu muncul setelah berita kegiatan penyaluran bantuan banjir BAZNAS diterbitkan dan dipublikasikan secara luas. Dalam percakapan WhatsApp yang diterima redaksi, wartawan tersebut mengaku telah memperoleh data dan informasi kegiatan secara langsung, sehingga ia menilai publikasi itu bukan dibuat tanpa dasar.

Namun jawaban Ketua BAZNAS Sarolangun justru memantik kontroversi.

“Rasonyo kami dak pernah mesan utk membuat berita,” tulis Ketua BAZNAS dalam percakapan tersebut.

Pernyataan singkat itu langsung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan media lokal. Wartawan yang bersangkutan pun mempertanyakan mengapa informasi kegiatan dapat disebarluaskan kepada media jika pada akhirnya tidak diakui sebagai bentuk kerja sama publikasi.

“Dak mungkin saya main terbit pak, di mana saya dapat datanyo?” tulis wartawan tersebut dengan nada kecewa.

Tak berhenti di situ, wartawan itu juga mempertanyakan dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap media tertentu.

“Kenapa media lain bisa, media kami dak bisa? Apo bedak nyo pak,” ungkapnya lagi.

Polemik ini kini berkembang menjadi perbincangan serius di kalangan insan pers Sarolangun. Sejumlah pihak menilai BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana umat seharusnya menjaga pola komunikasi yang lebih terbuka, profesional, dan tidak menimbulkan kesan pilih kasih terhadap media.

Di sisi lain, persoalan ini juga membuka tabir rumitnya hubungan antara lembaga publik dan media lokal. Tidak sedikit wartawan yang merasa kegiatan instansi sering dipublikasikan atas dasar hubungan komunikasi yang telah terbangun, namun saat menyangkut biaya publikasi justru muncul penolakan.

Pengamat komunikasi publik menilai kondisi seperti ini dapat memicu ketidakpercayaan antara media dan lembaga publik apabila tidak ada kejelasan mekanisme kerja sama sejak awal.

“Kalau memang tidak ada pola kerja sama publikasi, maka semua media harus diperlakukan sama. Jangan sampai muncul kesan ada media yang dipakai, ada yang ditinggalkan,” ujar salah satu pemerhati media di Sarolangun.

Situasi ini pun memunculkan pertanyaan publik:
Apakah selama ini ada pola kerja sama publikasi tertentu di lingkungan BAZNAS Sarolangun? Jika tidak ada, mengapa sejumlah media tetap rutin memberitakan kegiatan mereka?

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BAZNAS Sarolangun belum memberikan klarifikasi resmi lebih lanjut terkait mekanisme hubungan kemitraan publikasi dengan media lokal.

(4091)